Selain mempertanyakan keberadaan barang bukti berupa drum berisi solar yang hingga kini belum diketahui secara jelas, masyarakat juga mendesak agar dugaan praktik mafia BBM subsidi di wilayah Kepulauan Kangean diusut hingga tuntas.

Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jembatan Kalisangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Kamis (27/05/2026) sekitar pukul 02.00 WIB. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan satu unit mobil pickup Mitsubishi L300 warna hitam yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM subsidi secara ilegal. Sejumlah orang yang berada di lokasi juga turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, solar subsidi tersebut diduga diangkut menggunakan perahu milik seorang warga Desa Mamburit, Kecamatan Kangean, berinisial M. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai jumlah BBM yang diamankan maupun keberadaan drum yang diduga menjadi barang bukti utama dalam kasus tersebut.

Situasi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, yang terlihat diamankan di Mapolsek Kangean hanya kendaraan pickup Mitsubishi L300, sedangkan drum yang diduga berisi solar subsidi belum diketahui keberadaannya.

Ketua Komunitas Warga Kepulauan (KWK), H. Safiudin, S.H., M.H., meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya, praktik mafia BBM subsidi selama ini menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan dan tingginya harga BBM yang dirasakan masyarakat kepulauan.
“Jika benar terdapat praktik mafia BBM subsidi, maka kasus ini tidak boleh berhenti pada penangkapan di lapangan semata. Harus diungkap siapa pemasok, pengangkut, pemodal, hingga pihak yang menikmati keuntungan dari praktik tersebut,” ujar Safiudin.

Menurutnya, masyarakat Kepulauan Kangean selama ini sering mengalami kesulitan memperoleh BBM dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Akibatnya, nelayan, pelaku usaha kecil, dan masyarakat umum harus membeli BBM dengan harga yang jauh lebih mahal.

Safiudin juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan perkara, termasuk penjelasan mengenai barang bukti yang diamankan oleh aparat.
“Masyarakat berhak mengetahui berapa jumlah BBM yang diamankan, berapa drum yang disita, dan bagaimana perkembangan proses hukumnya. Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum,” tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kapolsek Kangean AKP Datun Subagyo belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan WhatsApp terkait jumlah barang bukti maupun perkembangan penanganan kasus tersebut.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap kasus ini secara profesional, transparan, dan menyeluruh, sehingga dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang selama ini merugikan negara dan masyarakat kepulauan dapat diberantas hingga ke akarnya.

H. Safiudin menyampaikan, keluhan masyarakat terkait listrik padam hampir terus terjadi dan dinilai sangat mengganggu aktivitas warga, baik sektor rumah tangga, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

“Seringnya listrik padam di Kangean menjadi bukti bahwa manajemen pengelolaan belum berjalan baik. Sistem yang ada seharusnya mampu mengantisipasi gangguan sehingga masyarakat tidak terus dirugikan,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai, masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan listrik yang stabil sebagaimana masyarakat di wilayah daratan. Karena itu, pihak terkait diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan infrastruktur kelistrikan di wilayah Kangean.

Menurutnya, pemadaman yang berulang tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal serta pelayanan publik.

“Kondisi ini tidak boleh dianggap biasa. Pemerintah dan pihak PLN harus serius memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat kepulauan,” tambahnya.

KWK juga meminta adanya langkah konkret berupa peningkatan kualitas mesin pembangkit, perawatan jaringan, serta kesiapan teknis agar gangguan listrik tidak terus berulang.

Masyarakat berharap pelayanan kelistrikan di Kepulauan Kangean dapat lebih baik dan stabil demi mendukung aktivitas sehari-hari serta pembangunan daerah kepulauan secara berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antaranggota komunitas melalui hiburan, kebersamaan, dan semangat gotong royong.

Ketua Komunitas PANTURA, H. Safiudin, menyampaikan bahwa kegiatan kebersamaan seperti ini diupayakan dapat dilaksanakan secara rutin, minimal dua bulan sekali.

“Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat silaturahmi dan kekompakan antaranggota komunitas. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berjalan dan menjadi wadah kebersamaan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas NGOBAR, Hj. Lita, mengatakan bahwa kolaborasi antar komunitas sangat penting untuk membangun rasa persaudaraan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

“Kolaborasi ini bukan hanya hiburan semata, tetapi juga untuk mempererat persaudaraan, menjaga kebersamaan, dan memupuk semangat gotong royong antar komunitas,” katanya.

Acara berlangsung meriah dengan berbagai hiburan dan interaksi hangat antaranggota komunitas. Para peserta tampak menikmati suasana malam penuh kekeluargaan tersebut hingga acara berakhir.

Kegiatan kolaborasi ini diharapkan menjadi agenda rutin yang mampu memperkuat hubungan sosial dan memperluas jaringan persaudaraan antar komunitas di Kabupaten Sumenep.